Bupati Jeneponto Harap Hindari Pelanggaran Hukum

Pemkab Jeneponto kerjasama dengan Kejaksaan terkait Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin (25/2/2019).

JENEPONTO | Bupati Jeneponto Iksan Iskandar berharap agar ASN dan seluruh unsur Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar hukum.

Hal tersebut di katakan saat memberi arahan pada acara Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemda dengan Kejaksaan Negeri Jeneponto (Kajari) tentang penyelesaian masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara.

Kegiatan tersebut berlangsung diruang pola Parannuanta Kantor Bupati Jeneponto, Senin (25/2/2019).

Hadir Wakil Bupati H. Paris Yasir, Sekda H.M. Syafruddin Nurdin, unsur Pimpinan Kajari Jeneponto dan para Kepala OPD.

Selanjutnya kata Iksan Iskandar, saat ini ada beberapa persoalan atau masalah yang bersentuhan dengan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Pemda).

Hal ini terjadi karena regulasi yang mengatur tidak bersesuaian dengan kepentingan dan kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Olehnya itu dibutuhkan pertimbangan hukum.

“Saya sangat mengapresiasi atas kerjasama dengan Kejaksaan terkait Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terhindar dari masalah masalah hukum,”kata Iksan Iskandar

Sementara itu Kepala Kejaksaaan Negeri Kabupaten Jeneponto Ramadiagus, mengatakan bahwa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan pembaharuan kerjasama yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu.

Ia menyebutkan terdapat lima tugas dan fungsi utama Kejaksanaan Negeri antara lain Penegakan hukum, pertimbangan hukum, Pelayanan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum dan Tindakan hukum lainnya.

“Lima tupoksi ini beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah seperti misalnya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pembangunan didaerah,”tandasnya