Cegah Korupsi, ASN Jeneponto Kunjungi KPK Didampingi ICW

60
Aparatur Sipil Negara (ASN) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ASN 2018. Kamis (11/10/2018).

LINKBERITA.COM, JENEPONTO –Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ASN 2018.

Yang dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018. Kunjungannya diterima oleh Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat.

Dalam sambutannya Syarif Hidayat mengatakan menyambut baik pelaksanaan SAKTI ASN 2018 dan mengharapkan peserta SAKTI dapat menjadi Pioneer pemberantasan korupsi dengan melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat.

Baca Juga ! :  ASN Jeneponto yang Langgar Aturan Disiplin Akan Ditindak

“Diharapkan kepada setiap ASN dapat membentuk unit pengendalian gratifikasi (UPG) untuk menjadi sarana pelaporan gratifikasi di daerah,”jelas Syarif. Kamis (11/10/2018).

Sementara itu, Kurnia Ramadhana selaku panitia dari ICW mengatakan pelatihan antikorupsi dari ICW tidak hanya diberikan kepada ASN saja, tetapi juga kepada pemuda dan guru
untuk diberikan pelatihan antikorupsi kepada ASN yang berasal dari berbagai daerah.

“Ini bertujuan untuk mencetak ASN anti korupsi yang dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kerja aparatur sipil negara,”ucap Kurnia.

Salah satu peserta Luqmanul Hakim yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto, mengatakan sekolah Anti Korupsi ini sangat penting untuk merubah mindset ASN.

Baca Juga ! :  Pemprov Sulsel Gandeng KPK dalam Mengawasi Pengelolaan Aset

Data yang diperoleh, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2017 terdapat 495 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan tersangka oleh penegak hukum akibat melakukan perbuatan korupsi.

Keseluruhan yang ditetapkan sebagai tersangka, 119 orang menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, baik itu sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, ataupun pejabat pelaksana teknis kegiatan.

“Dan kita berharap setelah mengikuti SAKTI ini kita dapat melakukan aksi untuk mencegah dan memberantas korupsi minimal pada diri kita sendiri, dan keluarga,”ucapnya. (Sau)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here