Kejati Sulsel Tinjau Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Boro Jeneponto

LINKBERITA.com, JENEPONTO — Intel Kejaksaan Tinggi Negeri Sulsel, Alham, meninjau langsung lokasi proyek pembangunan pengaspalan pengerjaan dan peningkatan jalan pada titik nol 132-100 batas Kecamatan Turatea dengan Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Sabtu, (3/10/2018)

Jalan Provinsi dari PT. Reskia Makassar, yang semetera berjalan itu, rencananya selesai akhir bulan Nopember 2018 dengan anggaran kurang lebih 9 miliyar rupiah, panjang jalan 2 kilo atau 650 meter, dengan lebar badan jalan sebelumnya 4 meter, dan kemudian dilakukan pelebaran badan jalan hingga menjadi 6 meter.

Intel Kejati Makassar Alham, mengatakan kunjugannya kelokasi proyek merespon loporan dari salah satu LSM terkait dugaan pembangunan gorong-gorong yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi pengerjaan. Namun setelah melihat langsung kondisi di lapangan tidak ada masalah.

“Jadi setelah kita mengkroscek langsung berdasarkan laporan tersebut itu tidak ada masalah. Lagian ini pengerjaannya juga sementara berjalan dan masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, biarkan saja berjalan dulu,”ucapnya.

Proyek pembangunan peningkatan jalan yang ada dilokasi antara batas Kecamatan Turatea dengan batas Kecamatan Kelara sepanjang kurang lebih 3 kilo itu, sementara perjalan sehingga tetap kita beri kesempatan sampai proyek ini selesai, karena pengerjaannya itu dikawal oleh TP4D.

“Tentu dalam hal itu TP4D punya peran dan melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan tersebut, sampai pelaksanaannya selesai, apalagi ini masih berjalan 17 pesen,”sebutnya.

Ia mengaku, dari pihak Kejaksaan sendiri akan tetap mengawal kegiatan proyek tersebut, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasinya, karena pengawalan TP4D itu melakukan pencegahan hukum terjadinya kesalahan terhadap kegiatan ini.

Untuk sementara belum ada indikasi yang ditemukan. Namun pihaknya akan tetap mengawal karena kegiatannya masih jauh, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Makanya pihkanya turun langsung kelapangan jika ada yang salah agar kiranya diperbaiki.

“Iya, kita tetap lakukan tidak lanjut dengan tim PHO dan bersama-sama dengan tim turun kelapangan,”ucapnya.

Sementara Kabid Bina Marga Dinas PU Makassar, Edi mengatakan proyek infrastruktur harus dikawal pembangunannya dan harus sesuai RAB, jika terdapat masalah dalam proyek tersebut tidak akan dibayarkan.

“Proyek infrastruktur pembangunan jalan ini sementara berjalan dan harus sesuai dengan perencanaan yang ada. Nah kalau itu gorong, gorong yang sudah tepasang, atas permintaan masyarakat, kalau ada masalah dipekerjaan jangan dibayarkan,”jelas Edi (Samsir)