Massa Mendesak KPU Jeneponto dan Bawaslu, Kembalikan Umar dari DCT Caleg

LINKBERITA.com, JENEPONTO — Ratusan Forum Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kabupaten Jeneponto, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor KPU Jeneponto, Jl.Radjamilo, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selasa, (11/12/2108).

Aksi unjuk rasa tersebut, dipimpin langsung oleh Edwar Rudolvo selaku Korlap sementara penanggungjawa aksi Rahmat Bundu.

Dalam aksi itu, mereka melintangkan spanduk bertuliskan. “Copot Ketua KPU dan Bawaslu Jeneponto – Kembalikan Hak Politik Kami,” tulisnya

Edwar Rudolvo, dalam tuntutannya menegaskan. Menolak berita acara komisi pemilihan umum Kabupaten Jeneponto, nomor. 190/PL.01-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang rapat pleno penetapa tidak memenuhi syarat (TMS) calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada pemilu 2018 atas nama Umar

Menolak keputusan KPU Jeneponto, nomor. 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2019 karena saudara Umar sudah tidak lagi tercantum namanya dalam daftar calon tetap (DCT).

Mendesak KPU Kabupaten Jeneponto untuk mengembalikan hak saudara Umar dari PKPI sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto di Dapil 2 Tamaatea-Bontoramba sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Jeneponto dengan nomor 060/PL.03/Kpt/7304/KPU-Kab/2018. Tentang, penetapan daftar calon tetap (DCT) Calon anggota DPRD Jeneponto dalam waktu 3√ó24 jam terhitung sejak 5 November 2018.

Menolak temuan Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang tidak berdasar karena menerima dan menindak lanjuti laporan secara lisan pada saat masa sanggah atau tanggapan masyarakat sudah selesai.

Mendesak DKPP RI, Bawaslu RI, dan KPU RI untuk segerah menindak lanjutu pernyataan sikap ini dan membatalkan berita acara KPU Kab. Jeneponto nomor 190/PL.01-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang rapat pleno penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Calon anggota DPRD Jeneponto pada pemilu 2019 atas nama Umar dan membatalkan keputusan KPU kab. Jeneponto nomor 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab./XI/2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPRD Kab. Jeneponto tahun 2019.

Rahmat Bundu selaku Penanggungjawab aksi menambahkan, aksi ini pihaknya tidak mau ketemu dengan ketua KPU Jeneponto, sekaitan dengan hal ini lagi. Karena disitu di Point pertama itu harus diperbaiki DCT bukan mencoret dan ini perlu dipertegas dan saya siap di proses hukum,

Menurutnya, kalau memang. Kenapa, Bawaslu mengikuti rapat pleno sebelum menetapan data DCT, kenapa sebelum data DCS diklaim kalau memang saudara saya mau digugurkan, tutur dia.

“Ada beberapa komisioner yang melalui whatsApp saya, ada berbagai macan kalimat, tapi jika ini saya buka di publik maka saya tidak tahu ini bola mati dimana,” katanya

Pihaknya meminta agar saudara Umar kembalikan ke DCT.

“Ini ada lagi saya dapat, ada salah satu Komisioner KPU melapor ke Bupati bahwa dia akan keluar jadi penyelenggara karena tidak ingin selalu mendzolimi peserta pemilu.” Terangnya

Menanggapi hal tersebut, Katua KPU Jeneponto. Muh Alwi, mengatakan. Ketika DCT masuk dalam sengketa pemilu maka itu dapat diselesaikan melalui sengketa di bawaslu.

“Maka ini kejadianya di Kab/kota maka proses penyelesai sengketa pemilu berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 466 itu diselesaikan di Bawaslu Kab/kota,” Singkatnya

Editor : Samsir