Panwaslu Ingatkan Parpol dan Bacaleg Patuhi Aturan PKPU

36

LINKBERITA.COM, JENEPONTO – Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 sudah berlangsung, KPU telah menetapkan partai politik peserta Pemilu dalam melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jeneponto, Kordiv Pencegahan hubungan antara lembaga Hamka Lau mengatakan partai politik dan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) agar mematuhi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019.

“Tahapan kampanye Pemilu dilaksanakan tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019, kami himbau agar Partai politik dan Bacaleg tidak melanggar tahapan masa kampanye,”jelas Hamka kepada Wartawan, Sabtu (4/8/2018).

Menurutnya, semua parpol tidak boleh melakukan kampanye sebelum jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal kampanye telah diatur dan berharap parpol atau bacaleg di Jeneponto tidak berkampanye dulu.

Sesuai dengan aturan yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 35, bahwa kampanye yang dimaksud itu, kegiatan peserta pemilu atau pihak lain dan peserta pemilu. Untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra peserta pemilu.

“Jadi apa yang dimaksud itu tidak boleh dilaksanakan sebelum 23 Seprember 219. Saya tegaskan agar pihak yang memasang alat peraga atau menyebar bahan kampanye sebelum jadwal kampanye, itu termasuk ke dalam bentuk pelanggaran,”tegas Hamka.

Sambungnya, bahwa melakukan pemasangan alat peraga atau menyebar bahan kampanye baik itu didunia nyata ataupun di media sosial, yang di dalamnya mengandung visi misi dan program, serta memuat lambang partai, nomor urut dan atau Dapil diluar jadwal, itu mengandung unsur pelanggaran dan tentu akan ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan aturan.

Kata dia, Sanksi dari pelanggaran tersebut diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 492 tentang pemilu. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU bagi setiap peserta pemilu sesuai yang dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00.

Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa himbauan yang disampaikan ini adalah suatu pencegahan ataupun sebagai bentuk peringatan kepada Parpol dan Bacaleg. Sebagai bentuk peringatan dan pencegahan pelanggaran pemilu dan jika aturan dan larangan-larangan dalam pemilu tidak indahkan, tentunya kami akan melakukan langkah-langkah penindakan tegas.

Perlu dipahami, bahwa kampanye yang dimaksud bukan hanya pemasangan alat peraga atau penyebaran bahan kampanye, tetapi kampanye di media sosial pun merupakan bagian dari pelanggaran kampanye. Jadi kampanye diluar jadwal pada media sosial itu melanggar, seperti menposting di Facebook, termasuk media cetak dan online, jadi tidak hanya terbatas pada alat peraga dan bahan kampanye saja,”pungkasnya.

Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here