Pemerhati Kesehatan Soroti Kebijakan Defesit BPJS

OPINI

LINKBERITA.COM – Sejak dibentuk 1 januari 2014, BPJS Kesehatan tidak ada habisnya menuai berbagai sorotan publik. Saat ini, masalah dihadapi oleh BPJS adalah adanya defisit anggaran yang dianggap cukup besar dan membebani keberlangsungan pelayanan rumah sakit yang menjadi mitra BPJS.

Tidak tanggung-tanggung pada tahun 2018 ini, nilai defisitnya diperkirakan mencapai Rp.16,5 trilliun. Defisit anggaran BPJS tidak hanya terjadi di tahun 2018 ini, namun sejak 2014 sudah mengalami defisit sebesar Rp 3,3 trilliun.

Pada 2015 defisit meningkat menjadi Rp.5,7 trilliun, dan 2016 defisit mencapai Rp. 9,7 trilliun. Alhasil, setiap tahun pemerintah harus kembali menutup defisit BPJS Kesehatan tersebut melalui APBN.

Di tahun 2018 ini, BPJS kembali mendapatkan suntikan dana dari kementrian keuangan sebesar Rp.5 trilliun. Namun, suntikan anggaran tersebut dianggap belum mampu menutupi defisit BPJS.

Hingga akhirnya presiden Jokowi telah menandatangani Perpres tentang pemanfaatan cukai rokok untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Rupanya Perpres pemamfaatan cukai rokok juga menuai sorotan.

Salah satu pemerhati kesehatan Sapriadi Saleh mengatakan bahwa konsep tambal sulam defesit BPJS hanya solusi jangka pendek. Pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah defisit tersebut.

“Kalau hanya sekedar menutupi dengan suntikan APBN, yakin saja kedepan, defisit akan terjadi lagi. Saat ini saja banyak keluhan masyarakat di rumah sakit karena sering tidak tersedianya obat-obatan yang dibiayai BPJS,”ujar Sapriadi Saleh. Minggu (23/9/2018).

Sapriadi juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat tentang adanya Perpres pemanfaatan cukai rokok.

Menurutnya, jangan sampai kedepannya upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif tidak diutamakan lagi, karena anggaran cukai rokok diarahkan ke pembiayaan klaim rumah sakit semua.

Oleh : Sapriadi Saleh