Rakor Bantuan Sosial Dihadiri Mensos, 11 Daerah Beralih dari Rastra ke BPNT

MAKASSAR | Kementerian Sosial RI menggelar Rapat Koordinasi Wilayah III terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, di Four Point Hotel Makassar, Rabu (6/2/2019).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah III, yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Sulsel, Sulbar, Sulut, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan, ada tiga strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Yaitu perlindungan sosial komprehensif, peningkatan dan penyediaan akses terhadap kebutuhan dasar, dan peningkatan penghasilan masyarakat.

“Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakan lah program beras sejahtera (rastra), yang merupakan upaya untuk pemenuhan sebagian kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.

Program beras sejahtera inilah, lanjut Agus, yang bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tahun 2019 ini ditargetkan, seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia akan ditransformasikan ke BPNT. Untuk itu, harus ada kesiapan dari seluruh kabupaten/kota untuk menyiapkan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program ini.

“Termasuk kultur budaya masyarakat yang masih terbiasa dengan uang tunai,” ujarnya.

Menurut Agus, meski pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa isu kritis yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini di tahun 2018. Mulai dari koordinasi antar pemangku kebijakan hingga persoalan pendamping. Untuk itulah, melalui rapat koordinasi ini, isu-isu kritis ini bisa ditemukan langkah solutif.

“Bagaimana membangun pemahaman yang sama dan kesatuan gerak langkah para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program ini di tahun 2019,” ungkap Agus.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Ilham A Gazaling, mengaku, saat ini di Sulawesi Selatan sudah ada sebelas kabupaten/kota yang beralih dari rastra menjadi BPNT. Yaitu Gowa, Luwu Timur, Maros, Sidrap, Sinjai, Takalar, Wajo, Palopo, Parepare, Bone dan Makassar.

“Untuk kabupaten yang belum, kita terus lakukan koordinasi untuk menyiapkan infrastruktur, termasuk terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima,” ujarnya. (rls)