Terkait Perizinan, Nurdin Abdullah: Kalau Bisa Dipermudah Mengapa Harus Dipersulit

Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah membuka Rapat Tim Korsupgah KPK di Makassar.

MAKASSAR | Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah membuka Rapat Tim Korsupgah KPK Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Kerjasama Koneksi Host to Host antara Pemda dengan Kantor Pertanahan dan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online di Hotel Four Point, Selasa (9/4).

Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengatakan kehadiran Bupati dan Walikota ini menyambut gagasan Korsupgah KPK.

“Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah,” kata Nurdin Abdullah.

Kendala yang dihadapi menurut Nurdin adalah kecilnya APBD daerah, sementara kebutuhan pembangunan semakin meningkat.

“Salah satu upaya yang dilakukan simpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, harus melakukan terobosan. Kalau bisa dipemudah mengapa harus dipersulit,” sebut Nurdin.

Demikian juga dengan pajak naik, maka akan berpangaruh pada turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Nurdin Sulsel baru saja dapat mengekspor langsung produknya empat bulan terakhir setelah mendapat kepercayaan untuk direct call (pengiriman langsung). Hal ini tentu perlu disempurnakan dengan izin-izin ekpsor disederhanakan sehingga tidak menimbulkan high cost (biaya tinggi). Saat ini Sulsel memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam.

“Ini dilakukan dengan direct call investasi sudah mengarah ke Sulsel karena ada kemudahan. Ini untuk menjadikan Sulsel provinsi ramah investasi,” jelasnya.

Kehadiran KPK yang terus membimbing membuat pemerintah daerah mendapatkan banyak hal. Salah satunya sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu, dari yang rawan menjadi tidak rawan.

Demikian juga bagi Kajati dengan TP4D, membuat tidak ada lagi kerisauan karena hadir mendampingi. Demikian juga Badan Pertanahan Sulsel dan Polda Sulsel yang menjadi tim bersama.

“Dengan kunci transparansi, tidak ada dusta di antara kita,” tegasnya.

Nurdin juga meminta kabupaten/kota harus tampil tiada hari tanpa inovasi. Selama tujuh bulan memimpin dan melakukan evaluasi, pekerjaan rumah (PR) yang utama di Sulsel yakni total jalan dari sepanjang 2.000 Km, terdapat 500 Km diantaranya rusak berat. Nurdin pun melakukan roadshow untuk memastikan laporan yang diterima.

“Dengan beberapa bulan bersama KPK banyak bisa dihemat, dan perencanaan kecil harus ditinggalkan, yang dengan penunjukan langsung. Bahkan, saat ini menuju e-katalog lokal dan berharap KPK dapat mendorong untuk dapat diwujudkan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menjelaskan, tim Korsupgah hadir untuk membantu agar daerah memperoleh pendapatan semakin tinggi dan aset akan dibenahi.

Basari menjelaskan sebelum launching ini, banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Korsupgah, sehingga apa yang disepakati hari ini jangan hanya ditandatangi, dilupakan, pulang dan selesai.

“Kalau ini terjadi maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah upaya penindakan, tetapi selalu disepakati upaya pencegahan lebih baik daripada harus melakukan upaya represif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tanpa transparansi sama dengan nol. Upaya paling jitu menghilangkan korupsi adalah transparansi atau keterbukaan. Ini dilakukan dengan menerapkan sistem online. Sehingga siapa pun bisa memberikan masukan jika terjadi penyimpangan.

Direktur Utama Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat yang turut hadir mengatakan kerjasama ini berfungsi mengoptimalisasi penerimaan daerah.

Sementara Kepala Kanwil Badan Pertanahan Sulsel, Dadang Suhendi menyebut kerjasama ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan fungsi masing-masing.

“Kami terus berbenah, baik sistem pelayanan maupun sikap mental para pelayan masyarakat di Sulsel, berbagai kerjasama kami lakukan,” ujarnya.

MoU ini sendiri disambut antusias, mengingat keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai masih lambat. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, diharapkan semua persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik.

Gubernur Nurdin Abdullah sejauh ini diniali selalu memberikan arahan untuk memberikan pelayanan terbaik demikian juga dengan dukungan bupati dan wali kota.

Sedangkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto melaporkan pada saat dilantik, pendapatan daerah Kota Makassar hanya sekira Rp500 miliar. Namun saat ini diakhir masa jabatannya tahun ini telah mencapai sekira Rp1 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar saat ini juga tumbuh pesat yakni 8 persen.

“Perjuangan untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak mudah. Hadirnya KPK, Kepolisian adalah memberikan perkuatan,” jelasnya.

Ia bahkan menyebutkan Makassar adalah markas mafia tanah dan ini menjadi tantangan.

Pada kegiatan ini turut hadir Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan kepala daerah se Sulsel.